DPR minta Bapanas pastikan punya modal untuk impor beras, Sudin: hutang Bulog sudah seleher

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dengan tegas meminta, agar Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan anggaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras sudah jelas. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Pangan Nasional dan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4).

"Uangnya (untuk impor beras) ada tidak? Yang saya maksudkan, uangnya sudah siap belum untuk Maret, April, dan Mei itu?" kata Sudin dalam RDP Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Sudin meminta agar Bapanas sudah menyiapkan dana yang jelas jika memang kebutuhan beras untuk bansos harus dipenuhi melalui impor. Sehingga nantinya Bulog tak perlu lagi berhutang jika terpaksa impor.

"Jangan sampai nanti begitu mau bayar Bulog, uangnya utang lagi. Waktu nagihnya, nanti minta tanda tangan ini, persetujuan ini, itu. Planningnya pemerintah sangat bagus sekali, rencana Presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Tetapi apakah keuangannya sudah siap?" tanya Sudin kepada Arief.

Sudin mengingatkan agar pemerintah jangan mengulangi hutang besar, seperti yang pernah dilakukan terhadap PT Pupuk Indonesia (PI).

"Pemerintah kurang bayar dengan PI hampir Rp16 triliun. Sementara pemerintah selalu ngototnya ke Kementerian Pertanian (Kementan), mintanya supaya pupuk selalu ada, utangnya banyak belum dibayar. Yang Rp15 triliun lebih sudah hampir selesai auditnya oleh BPK. Ini loh," kata Sudin menegaskan.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama Presiden, ada Menteri Keuangan, uangnya sudah siap belum? Jangan nanti Bulog suruh menalangi dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog, yang mana mohon maaf ini kalau saya sampaikan, kalau soal hutang, ini hutangnya sudah seleher, bunganya bunga komersial. Tolong tanyakan lagi pada rapat nanti," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Arief pada rapat tersebut menjelaskan bahwa program bantuan pangan dalam bentuk beras atau bansos beras, mulai berjalan pada 31 Maret 2023, yang disalurkan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemberian bansos tersebut akan berlangsung selama Maret, April, dan Mei.

"Jumlah beras yang diberikan sebanyak 10 kilogram (kg) selama tiga bulan dan tiga kali. Totalnya ada 640 ribu ton dengan stok yang ada saat ini sekitar 200 ribuan ton," kata Arief.

Ada pun kekurangan stok tersebut menurutnya akan diperoleh dari maksimalisasi penyerapan panen raya selama tiga bulan ini. Namun Arief juga bilang, jika stok tidak terpenuhi, maka akan didukung dengan impor.

"Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor. Kalau untuk keuangannya, dengan Kemenkeu sudah disampaikan kepada Pak Presiden dari Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian," ujar Arief.